Tribuanapost.id-Rembang,Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan turut berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029. Kegiatan yang digelar di Pinus Hall, Pollos Hotel dan Galeri Rembang pada Selasa (27/05) ini dihadiri oleh Bupati Rembang Harno, jajaran DPRD, kepala dinas, camat, serta perwakilan berbagai pemangku kepentingan.
Musrenbang ini menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi dan masukan guna mewujudkan pembangunan Rembang yang partisipatif dan berkelanjutan. Administratur Perhutani KPH Mantingan, melalui Kepala Sub Seksi Keuangan, Perpajakan, TJSL, dan Manajemen Risiko, Bambang Budiono, menyatakan komitmen penuh mendukung sinergi antarinstansi dalam RPJMD.
Dukungan Perhutani untuk Pembangunan Kolaboratif
Dalam sambutannya, Bambang Budiono menegaskan, Perhutani siap berkontribusi aktif dalam pencapaian target pembangunan Kabupaten Rembang. “Kami mendorong kolaborasi multipihak untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kehutanan,” ujarnya.
Perhutani KPH Mantingan mengelola kawasan hutan yang berperan vital dalam mendukung ekonomi lokal, seperti hasil hutan kayu dan non-kayu, serta program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Keikutsertaan dalam Musrenbang dinilai sebagai langkah konkret untuk menyelaraskan program Perhutani dengan prioritas pembangunan daerah.
Bupati Rembang Tekankan Pentingnya Sinergi
Bupati Rembang Harno dalam pidatonya mengapresiasi keterlibatan aktif Perhutani dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan, RPJMD 2025–2029 harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah kunci mewujudkan Rembang yang maju dan sejahtera. Kami harap Perhutani terus memperkuat program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan,” kata Harno.
Musrenbang kali ini fokus pada lima pilar RPJMD: infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Perhutani diharapkan dapat mendorong green economy melalui pengelolaan hutan lestari, yang sejalan dengan visi Rembang sebagai kabupaten agrowisata.
Peran Strategis Perhutani dalam RPJMD
Sebagai pengelola kawasan hutan negara, Perhutani KPH Mantingan memiliki program prioritas seperti rehabilitasi lahan, pencegahan deforestasi, dan pengembangan desa binaan. Dalam forum Musrenbang, Perhutani mengusulkan integrasi program hutan sosial dengan pembangunan desa, termasuk pelatihan UMKM berbasis hasil hutan.
“Contohnya, pengembangan madu hutan dan ekowisata bisa menjadi bagian dari RPJMD untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelas Bambang.
Ke depan, Perhutani berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemkab Rembang, terutama dalam hal penanganan ilegal logging, mitigasi kebakaran hutan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan kawasan.
Tutup dengan Komitmen Bersama
Kegiatan ditutup dengan penyepakatan rancangan RPJMD yang inklusif. Perhutani KPH Mantingan akan mematangkan rencana aksi melalui pertemuan lanjutan dengan dinas terkait.
“Partisipasi aktif Perhutani membuktikan komitmen kami bukan hanya sebagai pengelola hutan, tapi juga mitra pembangunan,” pungkas Bambang.
Dengan semangat kolaborasi, Musrenbang RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi fondasi kuat untuk percepatan pembangunan Rembang yang berkelanjutan dan berkeadilan.