Trinuanapost.id-Pekalongan,Data statistik menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan di berbagai sektor, karena keakuratan dan kesesuaian data sangat menentukan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, pada acara Forum Group Discussion (FGD) Pembinaan Data Sektoral yang diadakan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Pekalongan di Hotel Howard Johnson Pekalongan, Selasa (30/7/2024).
Menurut Mas Aaf, sapaan akrab wali kota, ketersediaan data statistik yang berkualitas sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data di setiap instansi. Data yang akurat akan mendukung optimalisasi perencanaan dan pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang kuat antar-OPD sebagai produsen data, untuk menyajikan data sektoral yang komprehensif.
“(Hasil) dari kegiatan ini bisa menjadi ilmu baru untuk para peserta FGD. Yang terpenting, adanya kerja sama dan kolaborasi yang terbangun, di mana BPS ini pasti membutuhkan data sektoral dari dinas-dinas terkait,” ujarnya.
Wali kota juga menekankan pentingnya pengembangan data sektoral ke sektor-sektor lain yang masih membutuhkan perhatian, seperti perikanan dan lingkungan hidup. Ia mengajak seluruh pengelola data statistik sektoral di Pemkot Pekalongan untuk memiliki komitmen dalam menyediakan dan mengumpulkan data dengan baik, guna mengoptimalkan pengelolaan data statistik sektoral di Kota Batik.
“Sebagai contoh, data warga yang harus diberikan Program Keluarga Harapan (PKH), walaupun diusulkan dari pemkot, namun yang menyetujui adalah Pemerintah Pusat. Pengelolaan data statistik sektoral ini harus dilakukan secara terintegrasi, sinergi, dan kolaborasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin, menambahkan bahwa untuk mendapatkan data sektoral yang berkualitas, sumber datanya harus relevan dan sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut harus akurat, mudah diakses, tepat waktu, mudah ditafsirkan, dan konsisten. Pengumpulan data juga harus dilakukan oleh sumber daya yang profesional, jujur, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami memiliki tim pengelolaan data statistik sektoral, untuk mewujudkan Pekalongan Satu Data, yang di dalamnya ada OPD terkait seperti Bappeda sebagai sekretaris tim, Dinkominfo sebagai wali data, dan BPS sebagai pembina data. Sementara, OPD terkait lainnya sebagai produsen data,” ungkapnya.
Rahyudin menekankan bahwa tidak semua data dapat disajikan secara publik, karena sifatnya yang berubah-ubah setiap tahun. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan data sektoral yang berkelanjutan untuk memastikan data yang digunakan selalu up-to-date dan relevan dengan kebutuhan pemerintah.
Ia juga berharap para peserta FGD dapat memahami bahwa statistik sektoral ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing OPD. Setiap OPD yang memerlukan kolaborasi data antarperangkat daerah akan melakukan penyusunan dan analisis data untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
“Selama ini masyarakat mengira ketika mereka butuh data semuanya terpusat ke BPS. Padahal, data yang ada di kami adalah data makro. Misalnya, data kemiskinan, data yang ada di BPS berupa angka sebesar 6,9 persen, tetapi untuk by name dan by address, data tersebut ada di dinas terkait, dalam hal ini Dinas Sosial,” jelas Rahyudin.
Pada kesempatan tersebut, BPS dan Pemkot Pekalongan juga mencanangkan Kelurahan Kuripan Yosorejo (Kuryos), Kecamatan Pekalongan Selatan, sebagai Desa Cinta Statistik (Cantik) Tahun 2024. Dengan pencanangan ini, Kota Pekalongan kini memiliki lima Desa Cantik, termasuk Kelurahan Bendan Kergon, Gamer, dan Degayu.
Rahyudin menjelaskan bahwa Desa Cinta Statistik merupakan inisiatif yang menekankan pentingnya desa sebagai penyedia data statistik yang akurat dan dapat dipercaya. Desa dipilih karena masyarakatnya yang sudah melek data dan kompetensi aparatur desanya dalam pemanfaatan dan pengelolaan data yang baik. Hal ini diharapkan dapat menunjang perencanaan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran dan efektif.(Red)
