Tribuanapost.id-Badung, Bali – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) resmi membentuk Desk Koordinasi Pilkada, sebuah satuan yang terdiri dari 19 kementerian/lembaga yang akan berperan penting dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Pembentukan ini diresmikan oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa.
“Terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan, penyelenggaraan keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada,” kata Hadi Tjahjanto.
Kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Desk Koordinasi Pilkada antara lain adalah Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemlu, KemenkumHAM, Kemenkeu, Kemenkes, Kominfo, dan Bappenas. Selain itu, lembaga seperti Kejaksaan Agung, Perludem, TNI, Polri, KASN, BIN, BSSN, Bawaslu, KPU, DKPP, dan KSP juga turut serta dalam satuan ini.
Menurut Hadi Tjahjanto, pembentukan Desk Koordinasi Pilkada ini merupakan langkah penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul selama proses Pilkada Serentak 2024. “Ini terbukti karena saat Pemilu 2024 ada satuan yang sama sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Namun, Hadi menekankan bahwa situasi di Pilkada Serentak 2024 harus lebih diantisipasi karena pemilihan kepala daerah akan dilakukan serentak di 514 kabupaten/kota. “Itu (potensi masalah) bukan hanya sampai dengan waktu pemilihan karena kemungkinan terjadi sengketa itu ada, tetap kita menjaga tidak lengah, ketika terjadi sidang di MK nantinya di wilayah juga harus siap untuk mengamankan,” tambahnya.
Desk Koordinasi Pilkada tidak hanya bekerja secara terpisah, tetapi bersinergi antar lembaga. Misalnya, BSSN dan Kominfo bertugas untuk mengamankan ruang digital dari informasi bohong. Sinergi lainnya terlihat antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung melalui forum bersama sentra Gakkumdu dalam penanganan penyelenggaraan tahapan pilkada.
“Rencana nanti akan kita lakukan koordinasi Gakkumdu Bali dan Nusa Tenggara di Yogyakarta, karena hari ini kita hanya melaksanakan rakor persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024,” kata Hadi.
Lebih lanjut, Menko Polhukam meminta TNI, Polri, dan BIN untuk memetakan wilayah yang berpotensi konflik, termasuk potensi penyebabnya baik dari sisi calon kepala daerah peserta atau masyarakat di wilayah tersebut.
Selain itu, Hadi juga menekankan pentingnya sinergi antara Kemendagri, KPU, dan pemerintah daerah dalam hal fasilitasi Pilkada Serentak 2024. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi melalui NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Rembang, M. Mahfudz, yang hadir dalam rapat tersebut, mengakui bahwa pandemi Covid-19 telah banyak mengganggu usaha masyarakat, termasuk pengrajin cangkang kerang dan sejenisnya. Ia berharap Desk Koordinasi Pilkada dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Dengan pembentukan Desk Koordinasi Pilkada, diharapkan proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan aman. Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam memastikan setiap tahapan pilkada dapat dilaksanakan dengan baik, serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses tersebut. Kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga ini menjadi kunci dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang sukses.(Red)
Sumber ANTARA
