Tribuanapost.id-Serang,Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto berkomitmen meningkatkan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini disampaikan dalam acara Dies Natalis ke-26 BPD di Plaza Apresiasi, Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (7/5/2025).
Yandri menegaskan, pemerintah akan mengkaji skema tunjangan yang tepat bagi anggota BPD. “Kami mendukung penuh aspirasi terkait tunjangan. Formatnya sedang dibahas, apakah menggunakan batas bawah tertentu atau mengacu pada 80% dari gaji kepala desa,” ujarnya.
Apresiasi untuk Perangkat Desa sebagai Ujung Tombak Pemerintahan
Dalam sambutannya, Yandri menyebut BPD, kepala desa, dan staf desa sebagai ujung tombak pembangunan desa. Ia mengakui, tak jarang perangkat desa harus mengeluarkan dana pribadi untuk memastikan program berjalan.
“Saya tahu betul peran BPD, kepala desa, dan staf desa. Mereka tidak hanya ujung tombak, tapi kadang juga ‘ujung tombok’ (yang menanggung biaya tambahan),” ucapnya disambut tawa peserta.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, Ketua Umum Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Ferry Radiansyah, dan Ketua Umum Desa Bersatu Muhammad Asri Anas.
Aspirasi Anggota BPD: Tunjangan dan Perlindungan Sosial
Selama acara, Yandri menerima masukan dari anggota BPD terkait kebutuhan tunjangan dan jaminan kesejahteraan. Menanggapi hal ini, ia memastikan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan yang tepat.
“Pembahasan akan kami lakukan di tingkat kementerian. Kami akan berupaya maksimal agar kesejahteraan BPD terpenuhi,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa aspirasi tersebut dapat terwujud. “Insyaallah, jika niat kita baik, harapan Bapak/Ibu akan tercapai. Peran BPD sangat vital bagi kemajuan desa di Indonesia,” ujarnya.
Pentingnya Koperasi Desa yang Tertib Administrasi
Selain isu tunjangan, Yandri mendorong pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dengan manajemen yang transparan. Ia menekankan pentingnya tertib administrasi untuk mencegah penyimpangan.
“Koperasi desa harus dikelola secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pesannya.
Respons Positif dari Peserta
Ketua Umum PABPDSI Ferry Radiansyah menyambut baik komitmen Mendes. “Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah. Tunjangan yang layak akan memotivasi anggota BPD bekerja lebih optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mendukung langkah ini sebagai upaya memperkuat tata kelola desa. “Dengan kesejahteraan yang memadai, kinerja BPD akan semakin baik,” katanya.
Langkah Selanjutnya
Kementerian Desa akan segera membentuk tim kajian untuk merumuskan besaran tunjangan dan skema pendanaannya. Hasilnya diharapkan menjadi dasar regulasi yang adil bagi seluruh anggota BPD di Indonesia.
Yandri menegaskan, pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan desa dari hulu ke hilir. “Kami tidak hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga kualitas hidup para penggerak desa,” pungkasnya.
Penulis: Tim Jurnalis
Editor: Redaksi
Catatan: