Tribuanapost.id-Rembang, 10 Juli 2025 – Sebanyak 100 daerah terpilih sebagai lokasi rintisan Sekolah Rakyat tahap pertama yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Namun, sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Rembang, belum memenuhi persyaratan teknis, terutama terkait kesiapan fasilitas dan bangunan.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Prapto Raharjo, menjelaskan bahwa daerah yang lolos seleksi tahap pertama umumnya telah memiliki fasilitas milik Kemensos, seperti balai rehabilitasi sosial atau panti, maupun aset pemerintah daerah yang memenuhi standar kelayakan.
“100 Sekolah Rakyat tahap pertama itu menggunakan fasilitas milik kementerian, seperti balai rehabilitasi atau panti. Selain itu, ada pula aset pemda yang memenuhi syarat luas dan kondisi bangunan. Kemensos hanya perlu melakukan rehabilitasi,” ujar Prapto, Rabu (9/7/2025).
Usulan BLK Rembang Tidak Memenuhi Syarat
Pemkab Rembang sebelumnya mengusulkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat. Namun, berdasarkan survei Sentra Margo Laras Pati Kemensos, bangunan tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria.
“Bangunan banyak yang rusak, luasnya tidak sesuai, dan tidak memiliki ruang asrama. Karena itu, BLK Rembang tidak lolos seleksi,” jelas Prapto.
Kendala Teknis di Berbagai Daerah
Selain Rembang, sejumlah daerah lain juga mengalami kendala serupa. Beberapa faktor penyebab antara lain tipografi lahan tidak sesuai, kondisi tanah gambut, dan kebutuhan pemadatan yang memakan waktu lama.
“Banyak daerah yang belum disetujui Kemensos. Misalnya, lahan dengan kemiringan tinggi, terutama di luar Jawa, atau tanah gambut yang butuh penanganan khusus,” tambahnya.
Komitmen Pemkab Rembang untuk Tahap Selanjutnya
Meski belum lolos pada tahap pertama, Pemkab Rembang tetap berkomitmen mendukung program ini dan akan mengikuti seleksi tahap berikutnya. Saat ini, Dinsos PPKB masih menunggu informasi pembukaan pendaftaran tahap kedua dari Kemensos.
“Kami masih menunggu karena Kemensos fokus menyelesaikan tahap pertama dulu. Rencananya, setiap tahun dibangun 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Daerah yang belum terpenuhi akan diikutsertakan pada tahap selanjutnya,” pungkas Prapto.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kemensos untuk meningkatkan akses pendidikan nonformal bagi masyarakat prasejahtera. Dengan pembangunan bertahap, diharapkan semakin banyak daerah yang dapat memenuhi persyaratan teknis sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata.