Triibuanapost.id-JAKARTA– Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dengan tersangka Harun Masiku. Di tengah pemeriksaan KPK menyita handphone milik Hasto. Hasto mengaku sempat berdebat dengan penyidik KPK.
“Kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saya berhak untuk didampingi penasihat hukum,” kata Hasto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).
Penyitaan handphone milik Hasto itu terjadi saat penyidik KPK memeriksa Sekjen PDIP di Gedung KPK. Di tengah pemeriksaan KPK lalu memanggil salah satu staf Hasto hingga melakukan penyitaan handphone milik Hasto.
“Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staff saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya tetapi kemudian tasnya dan handphone-nya atas nama saya itu disita,” ujar Hasto.
Hasto mengaku telah menyampaikan keberatan atas penyitaan handphone miliknya tersebut. Dia mengatakan pemeriksaannya hari ini pun tidak dilanjutkan.
“Kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang projustisia sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum,” jelas Hasto.
Tim hukum Hasto sekaligus politikus PDIP, Ronny Talapessy, menduga isu ini sengaja dinaikkan di tahun politik.
Ronny menunjukkan data grafik saat isu keterkaitan Hasto di kasus Harun muncul di publik. Dia mengatakan isu ini muncul setiap Hasto baru saja menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
“Kita mempunyai grafik di mana ketika Sekjen PDI-Perjuangan menyampaikan kritik, atau autokritik ya, dari proses pilpres kemarin, grafiknya itu menaik. Isu ini selalu dinaikin,” kata Ronny di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).
Ronny membeberkan kapan saja isu ini muncul, di antaranya sejak April 2023, yakni saat masa awal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden hingga pada Maret dan April tahun ini.
“Kalau kita lihat bulan April pendaftaran pengumuman, kemudian bulan September ini ketika ada di Museum Fatahillah, kemudian bulan Oktober ketika ada putusan MK, kemudian ada pendaftaran saudara Gibran. Kemudian bulan November ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman, dan beberapa aktivis,” jelas Ronny.
“Kemudian, bulan Desember ketika masa kampanye. Kemudian, bulan Januari ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat yang TSM. Kemudian di bulan Maret dan April ini sangat tinggi isu ini mulai dinaikkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal Hasto yang secara berturut-turut mendapat panggilan dari lembaga penegak hukum. Sekjen PDIP itu pekan lalu telah diperiksa di Polda Metro Jaya terkait kasus ITE dan penghasutan.
“Nah, ini menjadi pertanyaan buat kami karena apa sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus,” kata Rony, dilansir dari detikcom.
Pemeriksaan hari ini bukan kali pertama Hasto diperiksa penyidik KPK terkait perkara yang melibatkan Harun Masiku. Hasto sebelumnya telah diperiksa KPK pada Januari dan Februari 2020
JAKARTA– Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dengan tersangka Harun Masiku. Di tengah pemeriksaan KPK menyita handphone milik Hasto. Hasto mengaku sempat berdebat dengan penyidik KPK.
“Kami tadi berdebat karena sepengetahuan saya sebagai saksi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saya berhak untuk didampingi penasihat hukum,” kata Hasto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).
Penyitaan handphone milik Hasto itu terjadi saat penyidik KPK memeriksa Sekjen PDIP di Gedung KPK. Di tengah pemeriksaan KPK lalu memanggil salah satu staf Hasto hingga melakukan penyitaan handphone milik Hasto.
“Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staff saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya tetapi kemudian tasnya dan handphone-nya atas nama saya itu disita,” ujar Hasto.
Hasto mengaku telah menyampaikan keberatan atas penyitaan handphone miliknya tersebut. Dia mengatakan pemeriksaannya hari ini pun tidak dilanjutkan.
“Kemudian ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang projustisia sehingga hak untuk didampingi penasihat hukum itu seharusnya dipenuhi oleh mereka yang menegakkan hukum,” jelas Hasto.
Tim hukum Hasto sekaligus politikus PDIP, Ronny Talapessy, menduga isu ini sengaja dinaikkan di tahun politik.
Ronny menunjukkan data grafik saat isu keterkaitan Hasto di kasus Harun muncul di publik. Dia mengatakan isu ini muncul setiap Hasto baru saja menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
“Kita mempunyai grafik di mana ketika Sekjen PDI-Perjuangan menyampaikan kritik, atau autokritik ya, dari proses pilpres kemarin, grafiknya itu menaik. Isu ini selalu dinaikin,” kata Ronny di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).
Ronny membeberkan kapan saja isu ini muncul, di antaranya sejak April 2023, yakni saat masa awal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden hingga pada Maret dan April tahun ini.
“Kalau kita lihat bulan April pendaftaran pengumuman, kemudian bulan September ini ketika ada di Museum Fatahillah, kemudian bulan Oktober ketika ada putusan MK, kemudian ada pendaftaran saudara Gibran. Kemudian bulan November ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman, dan beberapa aktivis,” jelas Ronny.
“Kemudian, bulan Desember ketika masa kampanye. Kemudian, bulan Januari ketika kita menyampaikan adanya abuse of power, dugaan mobilisasi aparat yang TSM. Kemudian di bulan Maret dan April ini sangat tinggi isu ini mulai dinaikkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal Hasto yang secara berturut-turut mendapat panggilan dari lembaga penegak hukum. Sekjen PDIP itu pekan lalu telah diperiksa di Polda Metro Jaya terkait kasus ITE dan penghasutan.
“Nah, ini menjadi pertanyaan buat kami karena apa sekarang masuk tahun politik juga, akan masuk pilkada. Jadi kami menduga ketika masuk tahun politik isu ini akan dinaikkan terus,” kata Rony, dilansir dari detikcom.
Pemeriksaan hari ini bukan kali pertama Hasto diperiksa penyidik KPK terkait perkara yang melibatkan Harun Masiku. Hasto sebelumnya telah diperiksa KPK pada Januari dan Februari 2020
