Rembang, 26/5/2023
Tribuanapost.Id – Akan membedah bantuan pemerintah mulai dari tahun 1995 sampai tahun 2023 Pada pemerintahan Ordebaru dengan pimpinan bpk Soeharto mulai gencar gencarnya memberi bantuan sapi kambing dengan bentuk kelompok setelah kambing dan sapi juga ada lagi bantuan dana IDT tiap desa nominal 60 juta.
“sampai – sampai pemerintah punya hutang trilyunan Jaman reformasi yang di pimpin bpk SBY juga ada bantuan dana kopermas per desa RP 80juta Mana bukti kemakmuran rakyat? Sampai sekarang masa penerintahan bpk Jokowi juga sama pemerintah selalu memberi bantuan ada PKH ada BLT ada kambing ada bantuan sapi apa saja rakyat jadi makmur? Apa saja rakyat jadi sejahtera? Semua menurut survei telah membuktika semua nol selalu ada kemiskinan bahkan membuat masyarakat malas dan menunggu datangnya bantuan,”Tribuanapost.Id mencoba menguraikan.
“Dalam kucuran dana dari mulai pemerintahan ordebaru sampai pemerintahan reformasi saat ini yang bisa makmur dan sejahtera adalah bantuan yg di terima oleh warga yang pintar menejenennya dengan uraian diatas kami mengharap bukan kucuran bantuan kami punya konsep untuk menggalakkan pemberdayaan masyarakat sehinga memiliki menejemen yang handal.
“apa lagi sekarang sudah masuk dunia digital atau jaman digital tanpa ada pengawasan tak bermenejemen yg tinggi maka rakyat semakin mlarat dari tahun ke tahun jaman mulai berubah dengan pasar bebasnya.
“Untuk mengantisipasi perubahan jaman ini pemerintah harus bisa merubah daya fikir masyarakat untuk mengimbangi pasar bebas dengan sistem digital dengan adanya aturan dana desa yang 40 persen untuk pembangunan sedangkan yang 60 persen untuk memulihkan perekonomian dampak covit yang Merajalela 60 persen DD ini pemerintah harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat dengan pengawasan yang sangat ketat.
“Pemerintah harus betul-betul menggalakkan pemberdayaan masyarakat dengan model kursus-kursus yang berkualitas betul-betul bisa merubah menejemen masyarakat Indonesia sehingga Bumdes bisa berjalan dengan sempurna Karena menurut pengamatan kami Bumdes yg dibentuk di desa – desa hanya pajangan tak ada perkembangan sama sekali dana semakin lama tidak berkembang malah hilang karena banyak oknum yang menyelewengkan dan sumber daya manusia yg sangat kurang dan pengawasan yg tudak Sportif Untuk mengurangi kemiskinan pemerintah harus benar – benar mengalakkan kursus kemenejemenan di tingkat desa dan pengawasan yang sangat ketat sesuai dengan UUD yang berlaku.
Penulis : ( Diti/Tribuanapost.id )